BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT
Manajemen
hubungan bisnis (BRM) adalah pendekatan formal untuk pemahaman,
mendefinisikan, dan mendukung kegiatan antar-usaha yang terkait dengan jaringan
bisnis.
Manajemen hubungan bisnis terdiri dari pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku (atau kompetensi) yang membina hubungan yang
produktif antara organisasi jasa (misalnya Sumber Daya Manusia, teknologi
informasi, departemen keuangan, atau penyedia eksternal) dan mitra bisnis
mereka.
Manajemen
hubungan bisnis berbeda dari manajemen hubungan perusahaan dan manajemen
hubungan pelanggan meskipun hal itu berkaitan. Ini adalah ruang lingkup yang
lebih besar dari penghubung yang sejalan kepentingan bisnis dengan Penyerahan
TI.
TREND PERKEMBANGAN MANAJEMEN HUBUNGAN BISNIS
Mitra
bisnis strategis (apa yang digunakan untuk disebut sebagai layanan bersama atau
penyedia layanan) memerlukan metodologi umum untuk mendorong inovasi bisnis
sejati dan strategi. Ini mitra bisnis strategis (IT, Keuangan, SDM, penyedia
eksternal, dll) yang konvergen dengan bisnis. Ada satu strategi bisnis bersama
dengan masing-masing mitra bisnis bertanggung jawab untuk bagian-bagian dari
nilai bisnis secara keseluruhan tercapai. Bisnis Relationship Management
Institute, Inc mulai mempromosikan kemampuan bisnis ini pada tahun 2012 dengan
sebuah komunitas keanggotaan non-profit yang didedikasikan untuk profesi HRM.
Fitur-fitur ini antara lain:
·
Manajemen hubungan bisnis berfokus pada realisasi
nilai bisnis melalui mitra bisnis akuntabel
·
kemajuan dalam skala, ruang lingkup, dan kecanggihan
efek jaringan
·
gangguan konstan sebagai 'normal baru' dinamis bisnis
·
desentralisasi pengetahuan dan devaluasi kekayaan
intelektual tradisional
·
peningkatan keterbukaan pengetahuan jaringan
·
penurunan komando dan kontrol manajemen
IKHTISAR DAN TUJUAN
Manajemen hubungan bisnis
diimplementasikan melalui peran organisasi, disiplin, dan kemampuan organisasi.
Ø Sebagai suatu disiplin
Disiplin
BRM adalah penelitian berbasis dan telah diverifikasi dan ditingkatkan untuk
lebih dari satu dekade. Hal ini digunakan dalam organisasi di seluruh dunia dan
berlaku efektif untuk layanan bersama, penyedia layanan eksternal dan
lain-lain. Tujuan dari disiplin adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan
untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan menggunakan hubungan jaringan bernilai
tinggi.
Ø Sebagai peran organisasi
Peran
organisasi BRM adalah hubungan antara penyedia layanan dan bisnis. Peran
bertindak sebagai penghubung, orkestra, dan navigasi antara penyedia layanan
dan satu atau unit bisnis yang lebih.
Ø Sebagai model
Salah satu
tujuan dari BRM adalah untuk menyediakan model lengkap hubungan bisnis dan
nilai mereka dari waktu ke waktu, untuk membuat berbagai aspek mereka baik eksplisit
dan terukur. Sebuah model BRM dewasa pada akhirnya akan mendukung upaya
penelitian dan pengembangan bisnis strategis serta alat dan teknik yang
menerapkan prinsip-prinsip BRM.
Pendekatan untuk proses pemodelan
BRM adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai aspek hubungan
bisnis dalam hal:
§ jenis
didefinisikan hubungan, di mana masing-masing jenis memiliki tujuan tertentu,
peran terkait, dan hasil yang terukur
§ serangkaian
proses yang membentuk bisnis hidup hubungan siklus
§ seperangkat
prinsip-prinsip yang berlaku khusus untuk proses siklus hidup tersebuT
Aset dan produk yang berasal dari
model BRM dimaksudkan untuk menginformasikan dan dukungan:
§ Sebuah
praktik yang berasal dari menerapkan prinsip-prinsip BRM, menganalisis hasil,
dan menyempurnakan selama beberapa iterasi
§ Sebuah
peron yang berasal dari praktek sukses bahwa dukungan lebih lanjut dan
mengoptimalkan BRM sebagai suatu disiplin
Model BRM akan mengidentifikasi dan
mengkategorikan hubungan bisnis sesuai dengan jenis. Setiap jenis memiliki
tujuan diskrit dan jelas, ditandai dengan kombinasi yang unik dari peran,
fungsi, dan kegiatan, dan contoh dari masing-masing jenis dapat diidentifikasi,
diukur, dan dianalisis. Beberapa contoh jenis hubungan ini bisnis ke bisnis,
bisnis ke konsumen, dan bisnis untuk karyawan.
Model BRM mengidentifikasi dua
peran, penyedia dan konsumen; bisnis yang diberikan oleh keharusan berpartisipasi
dalam kedua peran.
SIKLUS HIDUP BRM
Konsep siklus hidup hubungan bisnis
dibangun di atas memetakan nilai-nilai perubahan kompleks hubungan bisnis dari
waktu ke waktu berbeda dengan nilai transaksi sederhana.
Contoh siklus hidup BRM meliputi:
Ø Sebuah
skala besar tumbuh dan mempertahankan siklus, ditandai dengan satu-ke-banyak
dan hubungan banyak-ke-satu. Kegiatan dalam siklus ini lebih atau kurang terus
menerus dan tumpang tindih, seperti pemasaran, dukungan pelanggan produk atau
pemeliharaan, atau komunitas online. Ini memiliki hasil tak tentu.
Ø Sebuah
siklus keterlibatan skala kecil (mikro), ditandai dengan satu-ke-satu, hubungan
diskrit atau transaksional. Ini memiliki siklus diskrit dan hasil yang
dinegosiasikan.
PRINSIP BRM
·
Pengukuran
dan analisis
Tujuan BRM
mengharuskan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dapat diidentifikasi dan diukur.
Mengingat model, seseorang harus mampu mengidentifikasi hubungan bisnis yang
mereka terlibat dalam, dan mengukur mereka dalam hal seperti kuantitas atau
durasi. Hal yang sama berlaku untuk setiap aspek BRM, seperti jenis, peran,
atau prinsip.
·
Reputasi
dan kepercayaan
Model BRM
harus berusaha untuk model dan mengukur reputasi dan kepercayaan.
Setiap
hubungan, dan setiap interaksi di dalamnya, memberikan kontribusi untuk
reputasi. Reputasi meringankan risiko dan mengurangi gesekan dalam proses
bisnis.Tidak adanya kepercayaan akan menyebabkan hubungan bisnis untuk gagal.
Kepercayaan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan resolusi konflik. Hubungan
antara kepercayaan sebagai konsep inti tradisional dan dalam bentuk yang muncul
'radikal' sebagai komponen dari komunitas online harus dijelaskan.
·
Pemerintahan
Model BRM
perlu memperhitungkan dan menyelaraskan dengan model tata kelola perusahaan,
termasuk etika bisnis, kendala hukum, dan norma-norma sosial yang berlaku untuk
hubungan bisnis.
·
Garis Batas
Model BRM
harus menentukan batas-batas hubungan bisnis dalam kontinum yang lebih besar
dari hubungan interpersonal. Selain isu-isu pemerintahan, model harus memeriksa
jika ada tingkat optimal dari hubungan pribadi, dan apakah mereka berbeda
berdasarkan jenis, peran, atau atribut lainnya. model harus membantu menentukan
batas-batas yang mengoptimalkan efektivitas sementara mendukung tata kelola
yang baik.
·
Pertukaran
dan timbal balik
Model BRM
pertukaran dan timbal balik harus memperluas dimensi tradisional untuk akun
untuk tidak hanya pertukaran keuangan, tetapi juga pertukaran waktu, uang,
pengetahuan, dan reputasi. Ini adalah fitur kunci dari hubungan bisnis.
MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK LAYANAN IT
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Keuangan Untuk
Layanan TI sesungguhnya hanya mencakup tiga hal utama yaitu tentang keputusan keuangan,
keputusan investasi dan kebijakan deviden.
1.
Keputusan
Keuangan
untuk mencari dana. Keputusan itu
tercermin pada sisi yang mengungkapkan seberapa besar proporsi utang dan
ekuitas suatu perusahaan.
Contohnya : Keputusan Keuangan adalah
menentukan berapa banyak obligasi (utang jangka panjang) yang harus ditambah
dan berpapa banyak saham biasa yang perlu diterbitkan.
2.
Keputusan
Investasi
Segala keputusan manajerial yang
dilakukan untuk menghasilkan dana berbagai macam aktiva. Boleh juga dikatakan
bahwa keputusan investasi adalah keputusan bisnis, dan itu diluar keputusan
keuangan.
3.
Kebijakan
devide
Yaitu seluruh kebijakan yang
dilakukan untuk menetapkan seberapa besar laba bersih yang dibagikan kepada
para pemegang saham dan berapa besar laba bersih yang tetap ditahan untuk
cadangan investasi tahunan, kebijakan itu akan tercermin dari besarnya perbandingan
laba bersih.
Contoh kebijakan deviden adalah
menetapkan apakah presentase pembagian deviden saat ini perlu ditingkatkan atau
tetap dipertahankan sebagaimana pada tahun sebelumnya.
MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan dari
Manajemen Keuangan Jasa IT (ITFM) adalah untuk mengoptimalkan biaya IT Services
saat mengambil menjadi kualitas akun dan faktor risiko. Saldo analisis biaya
terhadap kualitas dan risiko untuk membuat cerdas, strategi optimalisasi biaya
berdasarkan metrik-. Balancing diperlukan karena biaya pemotongan mungkin tidak
menjadi strategi terbaik untuk memberikan output konsumen yang optimal.
ITFM adalah
disiplin berdasarkan prinsip keuangan dan akuntansi standar, tapi alamat
prinsip-prinsip tertentu yang berlaku untuk layanan TI, seperti manajemen aset
tetap, manajemen modal, audit, dan penyusutan.
Untuk
sebuah organisasi TI internal, tujuannya digambarkan sebagai: memberikan
pelayanan hemat biaya dari aset TI dan sumber daya yang digunakan dalam
memberikan layanan TI
Untuk
outsourcing organisasi IT atau organisasi TI yang dijalankan seolah-olah itu
sebuah entitas yang terpisah (yaitu, dengan pengisian penuh). Untuk dapat
menjelaskan sepenuhnya untuk belanja pada layanan TI dan dapat atribut biaya
ini untuk layanan yang diberikan kepada pelanggan organisasi dan untuk membantu
manajemen dengan menyediakan rinci dan dihitung biayanya kasus bisnis untuk
perubahan yang diusulkan untuk layanan.
LAYANAN IT MANAJEMEN KONTINUITAS
MANAJEMEN IT SERVICE KONTINUITAS IT Service Continuity
Management adalah proses yang mempersiapkan IT Services untuk pemulihan
dan kelanjutan dalam kasus insiden serius. Proses ini mengambil langkah-langkah
proaktif, bukan hanya tindakan reaktif, sehingga risiko bencana diminimalkan.
Ketika bencana terjadi, proses ini memastikan bahwa ada kelanjutan layanan dan
penyedia layanan mampu memenuhi tingkat layanan minimum.
Service Continuity and Availability Management mempunyai
tujuan yaitu memastikan bahwa layanan akan tetap berjalan semestinya dalam
segala keadaan, termasuk persiapan jika terjadi insiden, perencanaan pemulihan
bencana dan ketanggapan terhadap ketersediaan layanan.
Kebutuhan
pada domain ini mencakup persyaratan, rencana dan pemantauan dan pengujian
kontinuitas dan ketersediaan layanan.
Ø Persyaratan
kontinuitas dan ketersediaan layanan lebih menekankan poin identifikasi
kebutuhan dan kesepakatan dengan pelanggan dan pihak lainnya. Persyaratan
kontinuitas dan ketersediaan layanan menyesuaikan kontrak atau persetujuan
antara penyedia layanan dan pelanggan.
Ø Rencana
kontinuitas dan ketersediaan layanan berisi rencana kontinuitas layanan untuk
memastikan ketersediaan layanan. Konten rencana kontinuitas layanan meliputi
penanganan insiden dan prosedur pemulihan layanan jika terjadi gangguan.
Ø Pemantauan
dan pengujian kontinuitas dan ketersediaan layanan melakukan pemantauan rencana
kontinuitas setidaknya setiap tahun. Standar ini juga mengadaptasi pendekatan
untuk melakukan review hasil pengujian terhadap perubahan layanan kemudian
dilaporkan dalam bentuk dokumen.
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN MANAJEMEN AKSES
Sistem
manajemen keamanan informasi (SMKI) atau information security management system
(ISMS) adalah sistem manajemen yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan
aset informasi terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, kemanan
informasi secara tidak langsung menjamin kelangsungan bisnis perusahaan.
Sistem
manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang
beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar sehingga perusahaan dapat
mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar pula dalam
rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.
Terdapat
berbagai standar keamanan informasi yang berlaku saat ini. Yang paling banyak
diterapkan adalah standar sistem manajemen informasi yang diterbitkan oleh ISO.
Standar manajemen keamanan versi ISO
dikenal dengan keluarga standar ISO 27000, yaitu:
ISO 27000: Standar ini berisi kosa kata dan definisi sistem manajemen
kemanan informasi
ISO 27001: Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin
mendapatkan sertifikat ISO 27001 (ISMS)
ISO 27002: Standar yang berisi panduan penerapan ISO 27001 (code of
practice)
ISO 27003: Berisi panduan implementasi sistem manajemen keamanan
informasi
ISO 27004: Standar ini berisi matriks dan metode pengukuran keberhasilan
penerapan SMKI
ISO 27005: Pedoman pelaksanaan manajemen risiko
ISO 27006: Panduan sertifikasi SMKI
ISO 27007: Standar pedoman audit
SKMI
Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Kebijakan ini harus dilengkapi
dengan kebijakan lain yang disyaratkan SNI ISO/IEC 27001 antara lain :
·
Organisasi, Peran & Tanggungjawab Keamanan
Informasi
·
Pengelolaan Risiko TI dan Kelangsungan Layanan
(Bisnis)
·
Akses Kontrol (akses fisik: Ruang Data
Center(DC)/Disaster Recovery
Center(DRC), ruang kerja dan akses lojik: aplikasi, database, sistem
operasi, dsb)
·
Pengamanan Ruang DC/DRC dan Ruang Kerja
·
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
·
Penggunaan email dan internal
·
Pelaporan dan Pengelolaan Gangguan TI/Insiden Keamanan
Informasi
Informasi
merupakan aset yang sangat penting bagi Instansi penyelenggara layanan publik
dan karenanya perlu dilindungi dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan
bisnisnya. Penggunaan fasilitas teknologi informasi selain memudahkan proses
pekerjaan juga mengandung risiko bila tidak digunakan dan dikelola dengan
tepat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi
informasi
harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya dengan
kemungkinan risiko yang rendah.
Kebijakan
ini didokumentasikan sebagai panduan untuk melindungi informasi dari ancaman
keamanan informasi yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersediaan (availability) dan mengurangi dampak dari
terjadinya insiden keamanan.
Tujuannya
untuk melindungi aset informasi Instansi penyelenggara layanan publik dari
segala bentuk ancaman, baik eksternal maupun internal, sengaja atau tidak.
RUANG LINGKUP
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh
asset informasi yang digunakan Instansi penyelenggara layanan public yang
meliputi :
·
Organisasi dan Lokasi
Seluruh
unit kerja di Instansi penyelenggara layanan public dan lokasi kerja yang
digunakan untuk mengelola dan menyediakan layanan internal dan eksternal
instansi penyelenggara layanan public
·
Asset
Asset yang
dicakup meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
Ø Data dan
Informasi
Termasuk data dan informasi meliputi: dokumen pengadaan dan
kontrak, data pelanggan, data gaji, data karyawan, system dokumentasi
manajemen, dokumen teknis & konfigurasi jaringan, hasil penetration test,
materi pelatihan, prosedur operasional, business continuity plan dan hasil
audit;
Ø Software
Yang termasuk dalam asset perangkat lunak atau software
antara lain: software aplikasi, operating system, development tool dan software
tool (antivirus, audit tool);
Ø Hardware
Yang termasuk dalam asset perangkat keras atau hardware
misalnya: server, PC, laptop, media penyimpanan data;
Ø Perangkat
Jaringan Komunikasi
Yang termasuk dalam asset perangkat jaringan komunikasi
antara lain router, modem, switch, kabel, firewall
Ø Fasilitas
Pendukung
Yang termasuk dalam asset fasilitas pendukung antara lain ruang
server/ruang data center, ruang kerja, ruang disaster recovery center (DRC),
UPS, Genset, A/C, CCTV, Fire Extinguisher, Access Door Electronic, dan
sebagainya;
Ø Sumber Daya
Manusia
Yang termasuk dalam asset sumber daya manusia misalnya
karyawan tetap, calon karyawan tetap, karyawan kontrak, mitra, vendor dan pihak
ketiga lainnya yang menyediakan layanan, jasa, serta produk yang menunjang
bisnis Instansi penyelenggara layanan public.
KEBIJAKAN PENGENDALIAN HAK AKSES
Menjamin persyaratan akses control
terhadap informasi dan fasilitas system informasi (aplikasi, system operasi,
internet, email dan akses ruang Data Center/Disaster Recovery Center)
didefinisikan dengan tepat.
Kebijakan Akses Kontrol
·
Pemberian setiap hak akses, baik logic maupun fisik
(seperti ruang DC/DRC) harus dibatasi
berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengguna dan harus disetujui minimum oleh pejabat
setingkat Eselon
·
Tingkatan akses harus diberikan dengan prinsip minimum
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna
·
Pemberian hak akses yang tingkatannya tinggi (root,
super user atau administrator)hanya
diberikan kepada karyawan yang benar-benar kompeten, memiliki pengalaman kerja di bagian TI
minimum 3 tahun, dan harus disetujui minimum oleh pejabat setingkat Eselon
·
Hak akses pengguna yang menjalani mutasi atau tidak
lagi bekerja di <instansi/lembaga> harus segera di non-aktifkan maksimum
7 (hari) setelah tanggal yang ditetapkan
·
Hak akses tidak boleh dipinjamkan kepada pengguna
lain.
·
Seluruh hak akses pengguna akan direview setiap 6
(enam) bulan sekali.
·
Tata cara pendaftaran, penutupan dan peninjauan hak
akses diatur dalam Prosedur Pengendalian
Hak Akses.
·
Setiap pengecualian terhadap kebijakan ini hanya dapat
dilakukan atas persetujuan pejabat
setingkat Eselon
·
Akses Pihak Ketiga
·
Pengelolaan Password
Referensi :
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_relationship_management
https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/119/Panduan%20Penerapan%20Tata%20Kelola%20KIPPP.pdf